Alko Magazine – Pada Senin, 3 November 2025, Israel menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang terbukti membunuh warga Israel. RUU ini, yang diusulkan oleh partai sayap kanan yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Akan membolehkan pengadilan Israel untuk menjatuhkan hukuman mati kepada warga Palestina yang dihukum karena pembunuhan dengan “alasan nasionalistis”. Undang-undang ini tidak akan berlaku bagi warga Israel yang membunuh warga Palestina dalam situasi serupa. RUU tersebut kini dipersiapkan untuk dibacakan pertama kali di Knesset, parlemen Israel.
“Baca Juga: Ghazala Hashmi, Muslimah Pertama Jadi Wakil Gubernur Virginia”
RUU Diajukan oleh Partai Sayap Kanan Israel
RUU yang memungkinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina ini telah diajukan oleh partai-partai sayap kanan Israel sejak sebelum dimulainya operasi militer di Gaza pada Oktober 2023. Selama beberapa bulan terakhir, seruan untuk pengesahan RUU ini semakin kuat, terutama setelah intensifikasi kekerasan dan ketegangan di wilayah tersebut. RUU ini bertujuan untuk memberikan sanksi tegas bagi mereka yang dianggap sebagai teroris. Khususnya yang terlibat dalam pembunuhan warga Israel atas dasar motivasi nasionalistik.
Penolakan Awal dari Pejabat Keamanan Israel
Sebelum disetujui, RUU ini menghadapi penolakan dari sejumlah pejabat keamanan Israel. Mereka khawatir bahwa penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina dapat meningkatkan risiko terhadap tawanan Israel yang berada di tangan faksi-faksi Palestina, terutama di Gaza. Namun, setelah Hamas membebaskan semua tawanan yang masih hidup bulan lalu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Hal ini mengindikasikan bahwa keberatan-keberatan yang sebelumnya ada, dianggap tidak relevan lagi.
Reaksi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir
Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, yang menjadi pendukung utama RUU ini, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Perdana Menteri Netanyahu atas dukungannya. Di media sosial, Ben Gvir menyatakan, “Saya berterima kasih kepada Perdana Menteri atas dukungannya terhadap RUU Jewish Power untuk hukuman mati bagi teroris.” Meskipun begitu, Ben Gvir menekankan bahwa pengadilan tidak seharusnya memiliki diskresi dalam menjatuhkan hukuman. Menurutnya, setiap teroris yang membunuh warga Israel harus tahu bahwa hukuman mati adalah konsekuensinya.
“Baca Juga: Dan Houser Ungkap Alasan Pembatalan DLC Trevor di GTA 5″
Dampak RUU Terhadap Proses Peradilan dan Hubungan Internasional
RUU ini kini menunggu pembacaan pertama dari tiga tahap di Knesset, yang kemungkinan akan dilakukan pada Rabu, 5 November 2025. Jika disahkan, RUU ini dapat menambah ketegangan yang sudah ada antara Israel dan Palestina, serta mempengaruhi hubungan internasional Israel, terutama dengan negara-negara yang mendukung hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati ini diperkirakan akan memperburuk situasi di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, serta meningkatkan ketegangan di seluruh Timur Tengah. Ke depan, keputusan ini akan terus memicu debat internasional tentang keadilan dan hak asasi manusia.
Leave a Reply