Alko Magazine – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin transformasi digital di Asia. Dalam pernyataan resminya, Meutya menyebut pengembangan kecerdasan buatan (AI) harus inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, AI bukan lagi teknologi masa depan, tetapi kini menjadi penggerak utama transformasi di berbagai sektor kehidupan. Dengan pendekatan strategis dan tata kelola yang tepat, Indonesia dinilai mampu bersaing secara regional maupun global.
“Baca Juga: Hyundai Elexio Gunakan Baterai BYD dan Resmi Dijual di China”
Posisi Strategis Indonesia dalam Pengembangan AI di Asia
Meutya Hafid menyoroti potensi besar Indonesia dalam ekosistem digital. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, Indonesia memiliki modal sosial dan teknologis yang kuat. Berdasarkan laporan McKinsey, sebanyak 92 persen tenaga kerja terampil di Indonesia telah menggunakan teknologi generative AI. Angka ini jauh melampaui rata-rata global (75 persen) dan Asia Pasifik (80 persen). Meutya menilai hal ini sebagai bukti kesiapan Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam ekonomi digital global yang semakin berbasis pada kecerdasan buatan.
Lima Sektor Prioritas dalam Penerapan Teknologi AI Nasional
Pemerintah telah menetapkan lima sektor prioritas dalam pengembangan dan penerapan AI, yaitu kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, kota cerdas (smart city), dan ketahanan pangan. Fokus ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meutya menyampaikan bahwa transformasi digital harus mampu memberdayakan seluruh rakyat dan bukan hanya segelintir pihak. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan AI sangat bergantung pada arah kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Penyusunan Roadmap Nasional AI Libatkan 39 Instansi
Sebagai langkah konkret, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun Peta Jalan (roadmap) Nasional AI. Roadmap ini akan menjadi panduan utama dalam membangun ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab. Meutya mengungkapkan bahwa proses penyusunan roadmap melibatkan 39 kementerian dan lembaga, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain roadmap, pemerintah juga menyusun white paper sebagai dokumen rujukan dalam pembentukan kebijakan dan tata kelola AI nasional. Keterlibatan berbagai pihak dianggap penting untuk memastikan bahwa pengembangan AI berjalan secara adil dan berkelanjutan.
“Baca Juga: Kejagung Cegah Nadiem Bepergian Terkait Proyek Laptop”
Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Tata Kelola AI di Indonesia
Menkomdigi meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam pengembangan dan tata kelola AI di Indonesia. Ia menekankan bahwa kerja sama aktif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi yang inklusif. “Tata kelola AI harus menjadi dasar dari setiap strategi bersama demi membangun kepercayaan publik,” ujar Meutya. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa AI harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan digunakan sebagai alat transformasi yang berkelanjutan, bukan sekadar alat eksploitasi teknologi.
Leave a Reply